SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
1. Ciri-ciri sistem
pemerintahan Afrika Selatan
a. Afrika selatan
menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
b. Bentuk negara Afrika
selatan adalah kesatuan
c. Bentuk pemerintahan
negara Afrika selatan adalah republik
d. Sistem pemerintahan
negara Afrika selatan adalah presidensial
e. Parlemen di
Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
f. Setiap provinsi di
Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang
diketuai oleh Perdana Menteri
g. Presiden merupakan
pemimpin partai mayoritas di parlemen
h. Presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan
i. Sistem pemilu secara
perwakilan proporsional
j. Pemilu diadakan setiap
5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut
k. Pemilu terakhir pada
April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
l. Partai ANC bersama
partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
m. Partai oposisi utama
termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai
Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP
(1,6%)
n. Jumlah lembaga
legislatif di Afrika selatan adalah 400
o. Afrika selatan
memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
p. Sistem kepartaiannya
multipartai
q. Perdana menteri
sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
r. Para menteri
bertanggung jawab kepada presiden
s. Jumlah provinsi di
Afrika selatan ada 9
t. Jumlah anggota dewan
nasional adalah 310
2.Ciri-ciri sistem pemerintahan
Australia
a. Australia terdiri dari
6 negara bagian yang menjadi negara federasi
b. Sistem parlemen yang
terdiri dari dewan perwakilan dan senat
c. Kekuasaan eksekutif
dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
d. Menteri
bertanggungjawab penuh pada parlemen
e. Kepala negara
Australia adalah kepala negara inggris
f. Australia merupakan
negara persemakmuran inggris
g. Australia memiliki
konstitusi tertutulis/UUD
h. UUD Australia berisi
rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri,
perdagangan, pertahanan dan imigrasi
i. Sistem pemerintahan
Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
j. Bentuk pemerintahan :
monarki konstitutional
k. Sistem pemerintahan :
parlementer
l. Bentuk negara :
federasi
m. Terdapat 3 tingkat
pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal
n. Pemerintah Federal
menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup
bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain
o. Negara bagian
Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western
australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital
territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan
dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
p. Pemerintah lokal
berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan
kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan
selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
q. Pajak lokal dipungut
dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini digunakan
untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut
biaya parkir.
r. Memiliki parlemen yang
bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan
perwakilan yang memiliki 150 anggota
s. Setiap negara bagian
diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih
t. Pemilihan anggota
parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang
diperebutkan
u. Pemerintah dibentuk
dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah
perdana menteri
3. Persamaan dan
Perbedaan sistem pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
Kesatuan dengan 9 provinsi
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh
Majelis Nasional
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional Court dan spreme court
|
4. Persamaan dan
Perbedaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
federasi
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh parlemen
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya
|
5. Kelebihan sistem
pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan Afrika
Selatan dan Australia
· Presiden yang dipilih
rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan
terkait
· Presiden dengan dewan
perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling
menjatuhkan
· Tidak ada status
tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
· Badan ekskutif lebih
stabil karena tidak bergantung pada parlemen
· Menteri tidak dapat
dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
· Pemerintah dapat
leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
· Legislatif dapat diisi
oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
· Masa jabatan eksekutif
lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
· Penyusun program kerja
kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
Soal
1. Afrika selatan
menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna
kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
2. Bentuk negara Afrika
selatan adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
3. Bentuk pemerintahan
dan Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
4. Parlemen di
Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu..
a. Senat dan dewan
perwakilan
b. majelis nasional dan
dewan nasional
c. majelis nasional dan
dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan
nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
5. Pemilu di Afrika
selatanterakhir pada April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan
kursi parlemen
b. partai kebebasan
Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru
atau NNP
6. Jumlah lembaga
legislatif di Afrika selatan adalah...
a. 310
b. 400
c. 90
d. 410
e. 100
7. Afrika selatan
memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang
diakui adalah...
a. CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
8. Jumlah provinsi di
Afrika selatan ada....
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e. 9
9. Jumlah anggota dewan
nasional di afrika selatah adalah ....
a. 400
b. 90
c. 310
d. 210
e. 410
10. Sistem kepartaian
afrika selatan adalah...
a. Multipartai
b. Bipartai
c. Bilokal
d. Bikameral
e. Konstitutional
11. Australia terdiri dari
... negara bagian yang menjadi negara federasi
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
12. Menteri di australia
bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala negara
d. MA
e. Parlemen
13. Sistem parlemen
Australia terdiri dari....
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan
dewan nasional
c. majelis nasional dan
dewan perwakilan
d. majelis nasional dan
dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk pemerintahan
Australia adalah....
a. Parlementer
b. monarki konstitutional
c. presidensiil
d. monarki absolur
e. monarki parlementer
15. Terdapat 3 tingkat
pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal, negara
bagian/teritori, lokal
d. federal, negara
bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
16. Setiap negara bagian
di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ... tahun
a. 8
b. 7
c. 6
d. 5
e. 4
17. Australia memiliki
parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator
a. 100
b. 90
c. 310
d. 400
e. 76
18. Australia memiliki
parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ...
anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d. 150
e. 400
19. Pemilihan anggota
parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
20. Menerapkan hukum
yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang
perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat
21. Dalam istilah “sistem
pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur dari pandangan,
teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur yang saling
berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas benar
22. Pemerintahan dalam arti luas
adalah....
a. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif
dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan legislatif dan
eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan legislatif dan
yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan legislatif,
yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
23. Menurut Polybius, demokrasi adalah
bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan Oklokrasi
24. Dalam pelaksanaannya, bentuk
pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut, konstitusional,
dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
25. Contoh negara yang menganut sistem
pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
26. Negara yang menggunakan sistem
pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
27. Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana
kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk
kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
28. Oklokrasi merupakan bentuk
pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
b. Bentuk pemerintah yang dipegang
oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk pemerintahan yang dipegang
rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
29. Berikut adalah ciri-ciri sistem
pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala negara dan
kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan
parlemen
c. Semua anggota kabinet merupakan
anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada
parlemen
e. Parlemen dapat membubarkan kabinet
30. Dalam sistem pemerintahan presidensial,
Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan parlemen atau badan
legislatif
b. Membentuk kabinet sebagai
pembantunya
c. Memberhentkan para menteri
d. Menjalankan fungsi sebagai kepala
negara
e. Menjalankan fungsi sebagai kepala
pemerintahan
31. Prinsip-prinsip sistem
pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan
dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan
di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk
konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk
konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di
kerajaan Inggris
32. Berikut merupakan kelemahan sistem
pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet
sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu
kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan
palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat
kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota
parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau
jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan.
33. Dalam sistem presidensial, yang
menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
34. Dasar berlakunya sistem
pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949
adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945
35. Dasar berlakunya sistem
pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November
1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
36. Dalam sistem Check and Balances di
Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi pemrintah/ eksekutif
dengan sejumlah hak pengawasan
b. menyetujui/ menolak mnyetujui
perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden dan wakil
presiden atas usulan DPR
d. Memberi pertimbangan dalam
pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi pertimbangan dalam
pemberian amnesti dan abolisi
37. Menurut UUD 1945 yang sudah
diamandemen, sistem pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
38. Kelebihan dari sistem pemerintahan
presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap
pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih
dominan bahkan dapat mengarah otoriter
b. Jalannya pemerintahan cenderung lebih
stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung
dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan
keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak memihak
kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri
dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
39. Salah satu kelemahan atau
keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung
terhambat
c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
40. Berikut ini adalah kelebihan
pelaksanaan sistem pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan
sistem pemerintahan negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan kita menganut
pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih efektif dan efisien
dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak hanya menganut
trias politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan cenderung
personal power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai oposisi sehingga
antara pemerintah yang berkuasa dengan partai yang kalah saling menjatuhkan